Jakarta, 12 Juni 2026 – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi momentum penting. Tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerimaan peserta didik, SPMB juga menyangkut harapan orang tua terhadap masa depan pendidikan anak. Karena itu, sekolah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana seleksi, tetapi juga menjadi pusat layanan informasi, pendampingan, dan kepastian proses bagi masyarakat.

Dalam memperkuat peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyelenggarakan Webinar SPMB Ramah 2026 bertema “Peran Kepala Sekolah Mendekatkan Layanan Penerimaan Murid Baru melalui SPMB Ramah”.

Kegiatan ini mengusung semangat pemerataan akses dan partisipasi semesta sebagai fondasi pelaksanaan SPMB. Semangat tersebut menjadi wujud komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Direktur KSPSTK, Iwan Junaedi, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, SPMB Ramah merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan.

“Proses penerimaan murid baru harus berlangsung secara transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Karena itu, kepala sekolah perlu memastikan layanan informasi berjalan responsif, tahapan disampaikan secara terbuka, dan tidak ada praktik titipan, pungutan, maupun perlakuan diskriminatif,” ujarnya.

SPMB Ramah dirancang untuk menghadirkan proses penerimaan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis data. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengumuman hasil, dilaksanakan secara terbuka guna menjamin proses yang objektif dan akuntabel.

Berbagai praktik baik juga dibagikan dalam webinar tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menyukseskan SPMB Ramah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui semangat “No Titip, No Jastip” untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Semarang, Rusmiyanto, menyoroti pentingnya layanan informasi yang mudah diakses dan responsif agar masyarakat memahami seluruh proses dengan baik. Dari Batam, Kepala SMPS 02 Ibnu Sina Batam, Marlianis, menegaskan bahwa sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Melalui webinar ini, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan SPMB merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, SPMB Ramah 2026 diharapkan dapat berjalan jujur, terbuka, berkeadilan, dan bebas dari praktik di luar ketentuan. Pada akhirnya, SPMB yang ramah adalah SPMB yang memberikan kepastian, menumbuhkan kepercayaan, dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk bersekolah.*** (Penulis & Dokumentasi: Tim Kemendikdasmen) 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook:  facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 487/sipers/A6/VI/2026

Penulis: Kontributor BKHM

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Dinas Pendidikan Ruang Murid Ruang GTK Ruang Sekolah Ruang Orang Tua Ruang Pemerintah GTK Guru Dikdasmen Sekolah Dikdasmen Murid Dikdasmen Mitra Dikdasmen Orang Tua Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan