Denpasar, Bali, 12 November 2026 – Kehadiran lembaga pendidikan swasta menjadi salah satu faktor penting Partisipasi Semesta dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengapresiasi eksistensi dan konsistensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang telah memasuki usia 55 tahun dalam menghadirkan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak Indonesia.
Wamen Atip menegaskan bahwa kehadiran BMPS menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. “Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS Tahun 2026, di Bali, Rabu (11/11).
Dalam berbagai kebijakan prioritas kementerian, Wamen Atip menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta di antaranya terwujud melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dengan skema swakelola, kini telah lebih dari 39 ribu satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang telah tersentuh akan perbaikan sarana dan prasarana.
Lebih lanjut, bentuk dukungan kepada lembaga pendidikan swasta juga terwujud melalui Digitalisasi Pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Dalam aspek kesejahteraan guru, pemerintah terus meningkatkan dukungan termasuk guru non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan insentif guru non-ASN. “Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” papar Wamen Atip.
Menutup sambutannya, Wamen Atip menegaskan bahwa kemitraan Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan swasta bukan sekadar hubungan koordinatif, melainkan kemitraan strategis yang harus terus diperkuat melalui kebijakan, regulasi, dan implementasi nyata. “Saya berharap BMPS terus menjadi mitra aktif Kemendikdasmen dalam memberikan gagasan, dan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional. Dengan semangat kebersamaan, mari bergerak bersama sebagai dua sayap yang membawa pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” tutur Wamen Atip.
Apresiasi dan dukungan serupa juga turut diutarakan oleh Gubernur Bali yang dalam momen ini diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Kemasyarakatan, I Made Rentin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor pendidikan sebagai upaya perwujudan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.
Keberadaan lembaga pendidikan swasta di Bali menurutnya memiliki peran strategis yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem pendidikan nasional. Melalui Mukernas BMPS 2026, ia berharap akan lahir keputusan-keputusan yang membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya memperkuat kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam melahirkan SDM unggul. “Saya ucapkan selamat dan semoga forum ini menjadi ruang untuk melahirkan gagasan serta pemikiran konkret dalam menjawab tantangan pendidikan ke depan,” papar Rentin.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, mengatakan bahwa BMPS terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan eksistensi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia. Selama lebih dari lima dekade, dijelaskannya bahwa BMPS telah menjadi wadah berhimpun, berkomunikasi, berkoordinasi, serta memperjuangkan aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Saur menuturkan tentang tiga orientasi utama dalam Mukernas BMPS 2026. Yakni afirmasi, memperjuangkan pengakuan dan keberpihakan terhadap eksistensi serta kontribusi pendidikan swasta sebagai kesatuan dari sistem pendidikan nasional. Kedua, fasilitasi, yaitu mendorong terciptanya dukungan, kemudahan, dan akses bagi satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Terakhir, advokasi, memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta melalui dialog, konsultasi, serta langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sebagai perwakilan BMPS, saya berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua benar-benar mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan lembaga pendidikan swasta. Prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tutup Saur.*** (Penulis: Destian/Editor: Rayhan/Seno H. /Fotografer : Shaka).
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
