Sinergisitas Digitalisasi SIPLah dan Onboarding LKPP Perluas UMK-K jadi Mitra Strategis Pembelanjaan

06/06/2026 04:07:30

Padang, Sumatra Barat, Kemendikdasmen — Upaya memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berdampak pada perekonomian daerah terus diperkuat melalui sinergi digitalisasi. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Onboarding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang berlangsung di Padang, Sumatra Barat ini tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) dalam ekosistem pengadaan pemerintah, termasuk pengadaan kebutuhan satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SipLah). Dengan semakin banyak UMK-K yang terhubung ke platform digital pengadaan, satuan pendidikan diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan berkualitas dari penyedia lokal. Selain itu, kebutuhan satuan pendidikan dapat dipenuhi secara lebih cepat dan transparan.

Bimtek dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, yang mewakili Gubernur Sumatra Barat. Ia menyampaikan bahwa integrasi UMK-K ke dalam platform digital seperti SipLah bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan sebuah jembatan penting untuk mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dengan potensi luar biasa pelaku usaha lokal. Menurutnya, langkah ini menjadi angin segar agar produk-produk lokal Sumatera Barat tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

"Melalui komitmen, kolaborasi, dan pendampingan berkala yang konsisten, produk lokal Sumatra Barat dipastikan siap naik kelas dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri demi kemajuan pendidikan Indonesia," ujar Medi Iswandi saat membuka acara tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Muhammad Aris Supriyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Barat, Endrizal, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan ekosistem pengadaan digital.

Sementara itu, Kepala Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Pendidikan, Henry Eko Hapsanto, menjelaskan bahwa SIPLah hadir sebagai instrumen transformasi tata kelola pembelanjaan sekolah yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMK-K.

“Melalui SipLah, seluruh proses pembelanjaan sekolah dapat dilakukan secara digital, mulai dari pencarian barang/jasa, transaksi, hingga dokumentasi dan pelaporan. Sistem ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMK-K untuk menjadi mitra strategis satuan pendidikan,” jelas Henry.

Ia menambahkan bahwa semakin banyaknya pelaku usaha yang bergabung dalam ekosistem SipLah akan menciptakan transparansi dan memperkaya pilihan produk serta layanan bagi sekolah. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabel pengadaan barang/jasa sekaligus memperkuat pemanfaatan produk lokal yang berkualitas.

Melalui kegiatan onboarding ini, para pelaku UMK-K mendapatkan pendampingan langsung untuk mendaftarkan usaha mereka ke berbagai platform pengadaan pemerintah, seperti INAPROC, SIKAP, PaDi UMKM, AYOOMALL, dan SipLah. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai tata kelola transaksi digital dan sistem perpajakan terbaru guna meningkatkan kesiapan mereka sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.

Dalam kesempatan ini, peserta onboarding juga diperkenalkan pada berbagai fitur dan mekanisme penggunaan SipLah melalui sesi demonstrasi dan pendampingan teknis serta pendaftaran toko daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat transformasi digital pengadaan pendidikan sekaligus meningkatkan kapasitas UMK-K dalam memanfaatkan peluang pasar pemerintah.  (Penulis & Dokumentasi: Sinthya-Balai SDSP)