Batam, Kepri, 26 Juni 2025 – Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari 96% lautan, dengan hanya 4% berupa daratan, berhasil membuktikan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan merata. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, dalam pemantauan SPMB ke SMAN 3 Batam dan SMKN 7 Batam, Kepri, Rabu (25/6). 

“Alhamdulillah proses SPMB di sini berjalan lancar khususnya untuk tingkat SMA yang sudah kita cek bersama-sama antara jumlah peminat dengan daya tampung sekolah, untuk jumlahnya relatif ideal,” ucap Wamen Fajar yang dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Direktur PAUD Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, serta Seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikdasmen di wilayah Kepri.

Ia juga mengungkapkan permasalahan yang ditemukan bukanlah hal-hal yang merugikan seperti kecurangan dan sebagainya namun hanya masalah kendala teknis. “Masalahnya hanya proses aktivasi Kartu Keluarga (KK) dan prestasi, tapi untuk di Kepulauan Riau ini sudah dibuatkan posko-posko secara terpusat dalam satu tempat, sehingga koordinasi berlangsung cepat dan ada solusinya,” ujar Wamen Fajar.

Menurutnya, SPMB yang berjalan di Kepulauan Riau dapat dijadikan contoh oleh wilayah lainnya, karena meskipun secara geografis wilayah ini mayoritasnya adalah lautan namun koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi memberikan dampak yang baik dalam pelayanan pendidikan khususnya SPMB. 

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menerangkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam SPMB yaitu sulitnya calon murid baru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengakses informasi.  Oleh karena itu, pihaknya melakukan terobosan dengan mendatangi daerah terisolir tersebut untuk melakukan pemantauan. “Walaupun akses transportasi darat dan laut sulit, namun kami menjemput bola dengan mendatangi daerah-daerah yang termasuk 3T untuk memantau dan memastikan proses pendaftaran SPMB (berjalan baik),” terang Adi.

Adi juga menambahkan jika pemprov memberikan dukungan berupa bantuan bagi calon murid baru. “Kami juga memberikan dukungan berupa bantuan transportasi darat dan laut ke satuan pendidikan, SPP gratis, dan seragam gratis,” tambahnya.

Peningkatan Jumlah Peminat yang Memilih SMK di Kota Batam

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa jumlah peminat SMK di Kota Batam tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kita akan segera carikan solusi agar dapat mengakomodasi akses dan minat para siswa secara cepat, karena peminatnya melebihi kapasitas yang ada,” ungkap Wamen Fajar.

Wamen Fajar juga menambahkan bahwa peningkatan peminat SMK yang terjadi menjadi kabar baik bagi pemerintah, karena vokasi menjadi salah satu solusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. ”Ini (peningkatan peminat SMK) bukan suatu masalah namun yang menjadi masalah jika menurun jumlah peminatnya," ungkap Fajar. 

Menurutnya peningkatan jumlah peminat pada bidang tertentu di sekolah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah anak tidak sekolah (ATS). Begitu juga dengan partisipasi, kalau siswanya meningkat itu kabar baik, hanya (tugas) selanjutnya adalah menyiapkan infrastruktur dan sarana yang memadai lagi,” tambahnya.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 308/sipers/A6/VI/2025

Penulis: Ririn Ramandani

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Dinas Pendidikan Guru Dikdasmen Sekolah Dikdasmen Murid Dikdasmen Orang Tua Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan